Kerajaan-kerajaan dan daerah swapraja sepanjang sungai seperti kerajaan Pontianak, Sambas, Mempawah, Sanggau, Tayan, Kubu, Landak, Sekadau, Sintang, Sukadana, dan Simpang terpaksa mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Peraturan yang berlaku merupakan produk Hindia Belanda yang terpaksa direstui para sultan, raja, panembahan maupun tumenggung.
Tekanan Belanda begitu berat, akhirnya sebagian rakyat mengadakan perlawanan. Peristiwa perlawanan terjadi di Landak pada tahun 1890, di mana rakyat bersama bangsawan di bawah pimpinan Abdurrani yang didampingi panglima-panglimanya. Di antara panglima yang terkenal ada tiga, yakni Panglima Daud, Panglima Anggui, dan Panglima Ya’ Bujang.
Pada tahun pengujung 1890 perlawanan rakyat Landak dapat dipatahkan Belanda, namun pada tahun 1899, muncul kembali perlawanan Raja Landak bersama-sama panglimanya terhadap Belanda.
Ini menunjukkan salah satu bukti sebelum abad 19, seluruh kerajaan, kesultanan, panembahan, maupun ketemenggungan di Kalimantan bagian barat, belum resmi masuk daerah protektorat Hindia Belanda. Bukti-bukti lainnya, pelakat (perjanjian pendek) seluruh penguasa di Kalbar ke Hindia Belanda, baru resmi semasa abad 19.
Keadaan sosial ekonomi dan budaya penduduk Kalbar pada tahun 1920 berjumlah 605,399 jiwa, kepadatan 4,13 jiwa tiap kilometer persegi. Tahun 1930 berjumlah 802,477 jiwa dengan kepadatan 5,47 jiwa per kilometer persegi.
Sepanjang pantai dan sepanjang aliran sungai didiami oleh suku Daya (laut), Melayu, Jawa, Bugis, Madura, dan Tionghoa. Sedangkan di daerah pedalaman terdapat suku Daya (asli). Di naskah lama dan catatan pemerintah Hindia Belanda, suku Daya. Karena pelafalan zaman sekarang ditekan, kata Daya menjadi Dayak.
Untuk penggunaan lafaz suku Daya, di warga sekarang, jadi Dayak. Awalnya kata “daya” merujuk pada arti makna “kekuatan asli”, “kekuatan dalam”, maupun “kekuatan hakiki”. Seperti untuk istilah sumber daya upaya, daya nasional, maupun untuk arah mata angin, barat daya.
Sejak Belanda pergi dari Tanah Air, penulisan suku Daya, menjadi suku Dayak. Untuk penulisan suku besar di Kalbar ini, untuk selanjutnya penulis menggunakan bahasa umum zaman sekarang, suku Dayak. Supaya lebih dimengerti generasi sekarang yang sudah biasa melafazkan, suku Dayak.
Hubungan antara suku satu dengan yang lainnya berjalan baik. Perselisihan terjadi karena menyangkut kekuasaan para penguasa. Contohnya, perselisihan antara Kerajaan Tanjungpura saat itu beribukota di Sukadana dan Kerajaan Landak.
Raja Sukadana mengundurkan diri ke Kota Waringin (saat ini masuk Provinsi Kalimantan Tengah), alasannya tak mampu menahan serbuan koalisi tentara kerajaan Landak, Kesultanan Banten, dan VOC (Perusahaan Belanda yang boleh memiliki tentara di luar Kerajaan Belanda, orang Nusantara menyebutnya Tentara Kompeni, padahal kompeni itu artinya perusahaan).
Contoh perselisihan lain, antara Kesultanan Sambas dan Panembahan Mempawah karena soal tambang emas. Kemudian penyerangan Kesultanan Pontianak ke pelabuhan Sukadana tahun 1789, karena Sultan Abdurrahman ingin meluaskan kekuasaannya, melihat pelabuhan itu strategis namun kurang diberdayakan seiring melemahnya imperium Tanjungpura.
Namun di antara perselisihan itu, hubungan kerajaan menjadi baik biasanya karena ada jalinan pernikahan antara keluarga istana. Hubungan antara masyarakat pantai dengan warga pedalaman berjalan dengan baik pula. Masyarakat pedalaman senantiasa berpegang teguh pada prinsip kejujuran, kesatria, dan serbamagis yang dikenal dan dihargai oleh masyarakat pantai. Penyebaran agama Islam dan Kristen berjalan secara mudah dan harmonis.
Hikayat-hikayat lama mengingatkan, betapa kisah Putri Junjung Buih, Dara Juanti, Dara Hitam, Dara Nante juga menunjukkan kisah percintaan dan hubungan baik antara berbagai suku sejak dahulu kala. (dari berbagai sumber/bersambung).
Sumber: Equator News
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO
0 komentar:
Posting Komentar